mengingat di zaman sekarang lebih jauh dengan perubahan zaman dulu, perkembangan sangat pesat di era anyar berbagai penomena berdatangan dari segi struktural yang membuat perubahan-perubahan menjadi salah satu perkembangan zaman pada saat ini. perkembangan diawali dengan konsep yang telah di atur dan ditata secara rapih, tapi kita tidak bisa segampang membalikan telapak tangan,konsep adalah suatu rancangan tapi kalau sudah terjun dilapangan akan berbeda dengan konsep tapi akan kemungkinan tidak akan jauh berbeda karena konsep adalah suatu langkah utama apa yang akan dilakukan untuk dikerjakan yang membuat suatu keberhasilan yang akan kita capai.
Begitu juga orang yang akan berangkat sekolah atau mau bekerja akan mempersiapkan sebelumnya apa yang diperlukan untuk sekolah atau bekerja. Yang bersekolah mempersiapkan apa yang akan diajarkan pada waktu sekolah dan begitu juga yang bekerja akan mempersiapkan dirinya sebagai pegawai yang mempunyai kreadibilitas pada perusahaannya

Pemilu Pertama 1955

Pemilu 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal abgi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.
Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.
Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan "penyimpangan" tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedia perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksana pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antara kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun tidak berarti bahwa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No.27 tahun 1948 tentang pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No.12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No.12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didsarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadi pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dan Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan SUkiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No.7 tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No.27 tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No.12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kosntituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

PPD ‘Gaet’ Obama untuk Kampanye

detikcom - Jakarta, Barack Obama memenangi Pilpres AS. Kemenangan Obama pun disambut meriah di seluruh dunia. Tokoh parpol di Indonesia pun memanfaatkan kepopuleran Obama untuk berkampanye.

Di depan kantor DPP Partai Persatuan Daerah (PPD), Jl Prof DR Satrio, Casablanca, Jakarta Selatan tampak sebuah spanduk besar bergambar Barack Obama dan Ketua Umum DPP PPD Oesman Sapta.

Poster tersebut berukuran 20 meter kali 2 meter. Di atas ini terdapat 10 bendera PPD berukuran 50 cm.

Selain wajah Obama tertulis Partai Persatuan Daerah Support Barack Obama To Be The President Of America.

Pantauan detikcom, Rabu (12/11/2008), poster tersebut cukup mengundang perhatian para pengguna jalan. Banyak di antara pengemudi kendaraan bermotor yang melambatkan kendaraannya untuk melihat spanduk tersebut.

(detik.com)

PPD Targetkan Satu Kursi Setiap Provinsi

Kapanlagi.com - Partai Persatuan Daerah (PPD) hanya menargetkan 33 kursi di DPR RI pada Pemilu legislatif 2009, dengan menyiapkan sebanyak 159 calon anggota legislatif (caleg).

"Target PPD pada Pemilu 2009 sederhana saja, hanya 33 kursi DPR-RI untuk 33 provinsi. Targetnya, hanya satu kursi dari setiap provinsi," kata Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD), Oesman Sapta Odang, saat berbicara pada pembukaan acara pembekalan Caleg DPR-RI PPD di Wisma DPR RI, Cisarua, Bogor, Minggu (2/11) malam.

Dikatakannya, PPD tidak mau terlalu berambisi dan takabur seperti parpol lainnya yang membuat target muluk-muluk.

"Meskipun targetnya hanya 33 kursi, jika ternyata perolehan kursi di Pemilu 2009 nanti lebih dari target, itu lebih bagus," kata Oesman.

Pendiri PPD ini kemudian membandingkan dengan target dan perolehan kursi pada Pemilu 2004. Dijelaskannya, pada Pemilu 2004, PPD hanya menargetkan 50 kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

"Karena PPD adalah partainya orang daerah yang berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, maka target awal kami adalah memperoleh kursi di daerah," katanya.

Dari target 50 kursi, katanya, ternyata memperoleh 117 kursi. Ini menunjukkan PPD adalah partai yang benar-benar menjadi harapan masyarakat daerah.

Sejalan dengan perkembangan politik nasional, kata dia, maka PPD tidak cukup hanya memiliki kadernya di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tapi harus memiliki kader di DPR RI.

Salah satu pertimbangannya, kata dia, karena minimnya kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR RI.

Guna mewujudkan target perolehan kursi di DPR RI, PPD melakukan sejumlah strategi dan manuver untuk mempopulerkan partainya sekaligus meningkatkan konstituennya.

Manuver tersebut dilakukan dengan merombak struktur pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) sekaligus merekrut figur populer.

Di struktur pengurus DPP, ditempatkan beberapa figur baru seperti, Adhi M Massardi (juru bicara mantan Presiden Abdurrahman Wahid) sebagai Wakil Ketua Umum, Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Soerio Soebagio alias Sys NS (mantan pengurus DPP Partai Demokrat) sebagai Sekretaris Jenderal, Herman Rasyid sebagai Ketua Bidang Polkam, serta Dimas Wahab (pengusaha) sebagai Ketua Bidang Ekuin dan Pembangunan.

Bahkan, PPD juga meminta pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pembina.

Sedangkan, strategi peningkatan konstituen yang siap dilakukan yakni setiap kader diminta menarik 10 orang di sekitarnya, dan ini dilakukan secara berantai.

"Strategi kami sederhana saja, yakni setiap orang merekrut 10 orang secara berantai, sehingga konstituen akan meningkat secara berlipat. Strategi ini bisa dilakukan secara efisien, tidak perlu membuang uang banyak seperti kampanye terbuka," katanya.

kapanlagi.com